Kamis, 04 Mei 2017

H.Badrun - Tingkatkan Investasi,Pemerintah Harus Introspeksi


KOMANDOKALTARA-Tarakan – Persoalan perizinan, infrastruktur, investasi dan komponen lainnya, menjadi perhatian serius, guna percepatan pertumbuhan ekonomi, baik di negara Indonesia, maupun di daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara  (Kaltara), H Badrun menyampaikan hal itu, kala membuka secara resmi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online untuk Perusahaan Penanaman Modal dan Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) se-Kaltara di Ballroom Hotel Duta Tarakan, Kamis (4/5).
“Dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang berkualitas bagi masyarakat, sosialisasi dan Bimtek LKPM Online ini sangat penting,” kata H Badrun. Dijelaskannya, Presiden menginstruksikan agar pemerintah, utamanya instansi yang mengurusi penanaman modal untuk menginstrospeksi apa yang menjadikan investor, menjadi kurang berminat untuk berinvestasi di negara ataupun daerah itu.
“Berada pada era persaingan dunia persaingan bebas saat ini, kita dihadapkan kepada berbagai kendala. Untuk itu, penanaman modal harus mengintrospeksi apa yang menyebabkan Indonesia tidak menarik menjadi lahan investasi,” ucap H Badrun.
Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan, unit kerja yang bertugas merealisasikannya pun ditetapkan oleh Presiden dalam satu paket regulasi. “Peserta sosialisasi harus mampu menerima masukan dari narasumber, sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki layanan yang diberikan nantinya,” ucap H Badrun.
Selain itu, H Badrun juga berharap lewat kegiatan ini, setiap persoalan investasi dapat diinventarisir dan disolusikan. Ini mengingat, pemerintah sangat terbatas dalam berinvestasi, dan cukup mengandalkan investasi swasta untuk menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
“Perlu diurai dan direkomendasikan pemahaman yang tepat terkait masalah investasi ini. Sejauh ini, investor tak berani menanamkan modalnya karena kurangnya kepercayaan kepada pemerintah,” tuntasnya.(an-sor)