Jumat, 30 Juni 2017

NIK Tak Terdaftar, Langsung Ditolak

Humas Provinsi Kaltara


KOMANDOKALTARA.COM - TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN) ke-24 Tahun 2017 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tinggal menghitung hari. Jika tak ada perubahan, STQN ke-24 atau yang terakhir kali ini akan digelar mulai 13 Juli nanti.

Mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan, panitia daerah pun bergegas mematangkan setiap tahapan yang dianggap krusial untuk segera dituntaskan hingga tak menimbulkan permasalahan nantinya. Salah satunya, soal pendaftaran peserta STQN.

Dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun, lewat pendaftaran yang menggunakan apllikasi e-MTQ, sedianya proses penetapan peserta STQN dapat berjalan selektif dan tertib. Sebab, dalam pelaksanaan pendaftaran, tiap provinsi peserta STQN harus melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiap peserta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) provinsi untuk menghindari ditolaknya calon peserta pada proses verifikasi. 

“Menurut surat LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Nasional tentang Ketentuan Pokok STQN ke-24, peserta yang dinyatakan lolos dan disahkan sebagai peserta STQN, akan dimasukkan dalam database Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam. NIK yang sudah terverifikasi itu dapat digunakan untuk keperluan pada event STQ atau MTQ selanjutnya,” kata H Badrun yang juga ketua panitia harian ini.

Sebaliknya, bila dalam proses verifikasi tahap I pada 26 hingga 30 Mei 2017, NIK calon peserta tidak terdaftar, maka akan langsung ditolak. Proses verifikasi tahap I ini dilakukan tim verifikator bersama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Tim verifikator akan memeriksa kesesuaian antar dokumen yang dilampirkan calon peserta. Jika terindikasi ditemukan ketidaksesuaian, maka calon peserta diberi kesempatan untuk klarifikasi. Apabila dokumen tersebut palsu, maka calon peserta akan dicoret dan masuk dalam daftar hitam,” jelas Badrun. 

Sementara itu, bagi calon peserta yang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya tidak sesuai dengan provinsi yang diwakili, maka tim verifikator akan melakukan pendalaman terhadap surat keterangan domisili yang dilampirkan.(Humas / Yanie)