Senin, 03 Juli 2017

Bersaing dengan Daerah Lain, Perkuat Komunikasi ke Pusat

Humas Provinsi Kaltara


PEMBANGUNAN sarana infrastruktur pendukung, menjadi prioritas utama bagi pemerintah setelah masuknya Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi atau Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, prioritas utama yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat adalah membangun infrastruktur pendukung. Baik di dalam kawasan maupun akses untuk ke lokasi kawasan industri itu. 

“Utamanya jalan, jembatan dan nantinya pelabuhan. Itu yang diprioritaskan. Dan dengan adanya Perpres ini, kita diuntungkan. Nantinya semua kementerian terkait wajib membantu. Karena ini merupakan instruksi presiden langsung,” kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lanjutnya, telah memulai pembangunan sarana pendukung. Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, membangun jalan dari Tanjung Selor menuju Kawasan Industri Tanah Kuning. 

“Sementara masih terus berjalan. Kita berharap dengan telah masuknya KIPI dalam PSN, nanti ada dukungan dana dari pusat. Sehingga bisa dipercepat penyelesaian pembangunan akses jalan tersebut,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, Pemprov juga telah membuat rencana induk atau masterpland untuk kawasan industri tersebut. “Rencana induk ini akan direview setiap tahun, disesuaikan dengan perkembangan. Termasuk studi amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)-nya. Investor bisa mengecek di rencana induk tersebut,” ujar Irianto. 

Nantinya, lanjut Gubernur, rencana induk tersebut akan dipaparkan kembali di depan kementerian-kementerian teknis, seperti Kementerian Perindustrian, Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi, Menko Maritim, Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan dan lainnya.

Meski sudah masuk PSN, Gubernur mengatakan, untuk mendapatkan dukungan utamanya alokasi dana dari pusat, KIPI harus bersaing dengan daerah lain. Sehingga komunikasi atau ‘lobi-lobi’ ke berbagai lembaga di pusat harus terus dilakukan. Dengan mengandalkan keunggulan yang dimiliki Kaltara. 

“Jadi jangan kira setelah masuk PSN langsung dana dikucurkan begitu saja. Karena banyak daerah lain yang juga menginginkan. Di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa ada puluhan kawasan industri yang juga masuk PSN. Makanya kita harus tetap melakukan komunikasi dengan pusat,” jelasnya.

Dengan keunggulan atau potensi yang dimiliki, Irianto optimistis kawasan industri di Kaltara lebih menarik bagi investor maupun pemerintah pusat. Dari sisi letak geografis salah satunya. Selain berada di daerah perbatasan langsung dengan negara lain, Kaltara juga berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menuju kawasan Asia Pasifik. Keunggulan lainnya, adalah potensi energy yang besar. Menyusul rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas yang besar, serta memiliki wilayah yang masih luas untuk dikembangkan.

Peran masyarakat, imbuhnya juga sangat penting. Di antaranya mengenai dukungan penyiapan lahan untuk kawasan industri, sehingga saat dilakukan pembebasan baik oleh pemerintah daerah maupun investor tidak mengalami kendala. Kemudian seluruh komponen masyarakat juga harus terbuka bagi investasi yang akan masuk, baik swasta nasional maupun luar negeri. 

“Jawa Timur contohnya. Meskipun sangat kompleksitas, tapi di sana masyarakatnya welcome, lebih terbuka. Makanya masih sangat menarik untuk pengembangan investasi industri,” ucap Gubernur.

Sementara itu, dilansir dari laman Bisnis.com, diketahui bahwa dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina membuka peluang investasi yang akan membantu pemerintah mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Disamping itu, China juga akan berinvestasi khususnya di tiga provinsi yakni Sumatera Utara (Sumut), Kaltara dan Sulawesi Utara (Sulut) yang berkaitan langsung dengan konsep Belt and Road Forum (BRF).

Dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dipilihnya ketiga provinsi tersebut, lantaran lokasinya yang sesuai dengan jalur sutera. Dan, ditegaskan pula bahwa fokus Indonesia adalah percepatan pembangunan infrastruktur dengan tingkat pengembalian cepat, tanpa mencari loan. Selain itu, Pemerintah memberikan stimulus kepada swasta China dengan kemudahan berinvestasi, namun China harus mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya aturan tentang tenaga kerja.

Pada laman lainnya, tirto.id, dikatakan bahwa Presiden menawarkan kerja sama dengan Cina untuk pengembangan tiga mega proyek di tiga provinsi saat bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping di Gedung Great Hall of the People, Beijing, Cina pada Minggu (14/5).

Mega proyek pertama yang ditawarkan ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga. 

Yang kedua, investasi di Sulut untuk meningkatkan kuaitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api dan pelabuhan serta bandara. Dan, mega proyek ketiga yang ditawarkan ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun topik utama pertemuan bilateral antara Jokowi dan Xi Jinping kali ini memang membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan peresmian penandatanganan tiga dokumen kerja sama antara Indonesia dan Cina.(Humas / Yanie)