Sabtu, 25 November 2017

MAF Disarankan Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

Humas Provinsi Kalimantan Utara
CARI SOLUSI : Asisten I Setprov Kaltara H Syaiful Herman memimpin pertemuan dengan jajaran Direksi MAF di ruang kerjanya, Kamis (23/11).


KOMANDOKALTARA.COM - ASISTEN II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Syaiful Herman membenarkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mencari solusi agar pelayanan angkutan orang dan barang ke perbatasan tetap berjalan. Karena itu, pertemuan yang dilakukan dengan jajaran Direksi Mission Aviation Fellowship (MAF), harus menemukan solusi yang tepat. Sebab, hal ini akan berdampak kepada masyarakat khususnya di perbatasan. “Kita tidak ingin pelayanan penerbangan ke perbatasan terhenti, sehingga kita harus mencarikan solusinya. Sebab jika tidak ada layanan penerbangan ke perbatasan, akan berdampak nyata kepada masyarakat,” ungkap Syaiful.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan izin operasional maskapai MAF berakhir pada awal November 2017. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 467 Tahun 2017. Dengan dokumen ini, dalam operasionalnya, MAF diberikan izin mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya mempunyai jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu dari 8 Mei hingga 8 November 2017. Bahkan sebelumnya, MAF sudah memperoleh izin berdasar KP 59 Tahun 2016, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu dari 28 Januari 2016 hingga 28 Januari 2017. 

“Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan , kegiatan angkutan udara bukan niaga, hanya mengangkut penumpang atau barang untuk menunjang kegiatan. Pokoknya, dilarang memungut biaya. Menteri Perhubungan (Menhub) dapat memberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang dan barang dengan memungut bayaran pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara,” timpal Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso, belum lama ini.

Yang dimaksud dengan ‘bersifat sementara’ adalah persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama 6 bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali pada rute yang sama. “Dengan ketentuan tersebut, berarti izin MAF tidak dapat diperpanjang lagi karena sudah mendapatkan izin 2 kali. Namun demikian, MAF dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga yang dapat mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya,” ujar Agus.

Namun, berakhirnya izin untuk angkut penumpang dan barang dengan memungut biaya, tak berarti MAF tak dapat beroperasi lagi. MAF tetap dapat beroperasi sebagai angkutan udara bukan niaga tanpa memungut biaya sesuai izin kegiatan yang telah diberikan. Hanya saja, jika MAF tetap ingin beroperasi sesuai misinya dengan tidak memungut biaya, Agus menyarankan MAF dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun instansi-instansi yang terkait dalam bentuk donasi atau sumbangan, atau bantuan untuk biaya operasional tanpa harus memungut biaya kepada penumpang.(Humas / Yanie)