Selasa, 02 Januari 2018

Gubernur Akan Buat Pergub Tentang Tenaga Honor Dilingkup Pemprov Kaltara

Dok. Saat Gubernur Kaltara Dr.H. Irianto Lambrie Memimpin rapat staf, yang dihadiri Wagub Kaltara H.Udin Hianggio, Sekprov Kaltara H. Badrun, serta seluruh asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (02/01/2018) siang tadi.

KOMANDOKALTARA.COM - Tanjung Selor - Bertempat diruang rapat kantor Gubernur Kalimantan Utara, Dr.H. Irianto Lambrie memimpin rapat, Hadir rapat tersebut para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltara H. Udin Hianggio dan Sekprov H. Badrun. Selasa. (02/01/2017). 

Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal penting yang dibahas. Perihal yang pertama, terkait konsolidasi dan evaluasi PTT dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai PP No. 48/2015, PP No. 56/2022 dan surat edaran Mendagri, maka tak dibenarkan adanya pengadaan PTT atau tenaga honorer. Dengan begitu, akan ada pula Pergub atau edaran Gubernur yang dikeluarkan tentang pengangkatan PTT atau tenaga honorer di lingkup Pemprov Kaltara. 

Untuk hal ini, Irianto meminta Asisten I juga membuat telaahan terkait evaluasi PTT dan tenaga honorer di lingkup Pemprov Kaltara. Namun, di sisi lain, dengan kondisi yang ada, Pemprov masih membutuhkan PTT atau tenaga honorer. Sebab, PNS yang ada saat ini masih sangat kurang. Atas hal ini, akan ditegakkan kebijakan diskresi dari Gubernur dengan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing OPD. Soal pengadaan PTT atau tenaga honorer menjadi tanggung jawab penuh kepala OPD, "tegas Irianto.

Dengan kewajiban untuk melaporkannya kepada Gubernur. Harapannya, tidak ada diskriminasi dalam pengadaan PTT atau tenaga honorer yang menjurus kepada nepotisme. Evaluasi maupun konsolidasi PTT atau tenaga honorer ini dikecualikan bagi PTT atau tenaga honorer yang bertugas sebagai Cleaning Service, penjaga malam, Satpol PP atau tenaga teknis lainnya yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Menurut Gubernur Kaltara ini, Jika dikalkulasikan, maka Pemprov sedikitnya akan mengevaluasi atau mengkonsolidasi sebanyak 424 orang PTT atau tenaga honorer. Ini sesuai dengan banyaknya CPNS baru yang akan masuk ke Pemprov Kaltara tahun ini. Intinya, untuk perihal evaluasi maupun konsolidasi PTT atau tenaga honorer ini, seluruh OPD harus mematuhi Anjab dan ABK yang ada, "tegasnya lagi

Perihal kedua yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah, soal penataan pengelolaan anggaran 2018. Anggaran setahun ke depan, optimal berjalan mulai pada minggu ketiga Januari 2018. Ini sejalan dengan akan dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara. Anggaran 2018 akan dirasionalisasi dengan mempelajari hasil evaluasi Mendagri serta kebijakan yang sudah ada. Untuk itu, perjalanan dinas tiap OPD akan dikaji ulang. Besaran Lumpsum perjalanan dinas juga akan dibatasi seoptimal mungkin. 

"Untuk kegiatan fungsional seperti peringatan hari besar nasional yang menjadi Tupoksi sebuah OPD, tak dibenarkan lagi dibentuknya panitia kegiatan. dan, tidak ada lagi honor kegiatan. Anggaran hasil rasionalisasi akan ditujukan bagi kemaslahatan umat. Dalam artian, kegiatan yang prioritas seperti pembenahan RTLH dan lainnya, Untuk pengelolaan anggaran yang optimal, setiap Bankeu akan dievaluasi pula. Semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya, untuk menghindari permasalahan hukum. Dalam hal ini, Bankeu di setiap daerah di Kaltara akan diaudit oleh Inspektorat perealisasiannya dengan bantuan BPKP. Selain itu, penyalurannya harus seizin Gubernur," Kata Irianto.

Ketiga, mulai tahun ini efektif diterapkan penjadwalan kegiatan tahunan setiap OPD. Termasuk kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas. Semua laporan ini disampaikan kepada Biro Pembangunan Daerah untuk kemudian dibukukan. Programnya bersamaan dengan pembukuan Laporan Realisasi Kegiatan 2017.

Keempat mengenai struktur organisasi baru. Dari 23 UPT yang diusulkan hanya 22 yang direstui pembentukannya. Yakni, 5 UPT Disdik (3 Cabang Dinas dan 2 UPT), Dinsos 1 1 UPT, Dishut 5 UPT, BPRD/Samsat 5 UPT, DKP 3 UPT (ada 1 UPT yang belum dialihkan pengelolaannya), DLH 1 UPT (UPT Lab Lingkungan hidup yang akan dibangun di Tarakan), Dinkes 1 UPT dan DPKP 1 UPT.

Terakhir, Para staf membahas soal tenaga pendidikan. "Saya menegaskan, tidak boleh ada mutasi guru. Selain adanya alasan krusial, seperti mengikuti suami/istri pindah tugas. Kepala Disdikbud saya minta untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini, " Urai Irianto. (BB / Yani)