Selasa, 16 Juli 2019

Gubernur Tekankan, Penanganan Harus Secara Terpadu

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie


KOMANDOKALTARA.COM - TANJUNG SELOR - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berkurang. Ini sesuai dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara mengenai tingkat kemiskinan Maret 2019, Senin (15/7). Berdasarkan kalkulasi BPS Kaltara, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebanyak 48.780 jiwa atau sekitar 6,63 persen dari total jumlah penduduk. Dengan begitu, maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 810  jiwa atau turun 0,23 persen dari data sebelumnya.

Untuk diketahui, pada September 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 49.590 jiwa (6,86 persen). 

Menanggapi data tersebut, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie makin optimis bahwa jumlah penduduk miskin akan terus berkurang. Dan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus berupaya untuk merealisasikan berbagai program kegiatan yang pro kesejahteraan rakyat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Pemprov akan tetap berusaha untuk memprioritaskan warga kurang mampu lewat berbagai program kegiatan. Penanganan kemiskinan harus dilakukan terpadu, dengan melibatkan semua pihak terkait,” tegas Gubernur.

Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan, saat ini adalah pengendalian harga barang kebutuhan pokok. Menurut BPS Kaltara, selama September 2018 hingga Maret 2019, garis kemiskinan naik sebesar 4,98 persen. Yakni, dari Rp 620.501 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 651.416 per kapita per bulan pada Maret 2019. “Peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada Maret 2019, sumbangan GKM (Garis Kemiskinan Makanan) terhadap garis kemiskinan mencapai 73,42 persen,” urai Irianto.

Adapun komoditi penyumbang garis kemiskinan terbesar pada Maret 2019, antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan pola. Lima komoditi terbesar penyumbang GKM di perkotaan adalah beras, rokok filter/kretek, bandeng, telur ayam ras dan gula pasir. Penyumbang terbesar di seluruh wilayah, adalah komoditi beras dengan kontribusi sebesar 24,85 persen di perkotaan dan 27,32 persen di perdesaan. 

“Pemprov Kaltara melalui TPID (Tim Pemantau Inflasi Daerah) juga pihak terkait lainnya, pasti sudah menyiapkan langkah untuk mengendalikan harga barang ini. Utamanya, beras. Biasanya, ada operasi pasar, pasar murah dan lainnya,” tuturnya. Tak itu saja, BPS juga merilis bahwa gini rasio Kaltara pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,295. Angka ini turun sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan September 2018 yang mencapai 0,304.(humas/YN)