Jumat, 27 September 2019

Kategori Baik, Indeks Demokrasi Kaltara Mengalami Tren Meningkat

CAPAIAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima piagam penghargaan Provinsi Dengan Capaian IDI 2018 Kategori Baik dari Sesmenkopolhukam Letjen TNI Tri Soewandono, Kamis (26/9).

KOMANDOKALTARA.COM - JAKARTA - Tahun ini, untuk kali kedua Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di bawah kepimimpinan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, kembali menerima penghargaan Provinsi Dengan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kategori “Baik” dari Kementerian Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam). Pada 2017, Kaltara dengan capaian IDI 81,06 menduduki peringkat ke-3 nasional. Untuk tahun ini, Kaltara dengan capaian IDI 81,07 menduduki peringkat ke-4 nasional. 

Meski turun peringkat, capaian IDI Kaltara pada 2018 mengalami peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya. Yaitu, naik 0,01. Ditemui usai menerima penghargaan Gubernur mengatakan, sesuai dengan buku IDI 2018 bertemakan “Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan” yang diluncurkan Kamis (26/9), dinyatakan bahwa IDI Kaltara cenderung mengalami tren peningkatan.

Pada IDI 2018, menurut Gubernur, dari 3 aspek demokrasi yang menjadi indikator IDI selama ini, aspek hak-hak politik mengalami kenaikan poin yang cukup signifikan. Yakni 7,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara 2 aspek lainnya, yakni aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 1,21 poin; dan aspek lembaga demokrasi turun 9,98 poin.

“Penurunan ini, tidak menandakan bahwa Kaltara tak menerapkan aspek-aspek demokrasi secara lugas. Namun, ada beberapa alasan. Di antaranya, adanya ancaman masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat masyarakat lain. Jadi, bukan dari pemerintah yang menghambat ya,” kata Irianto.

Selain itu, persentase peraturan daerah (Perda) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cenderung menurun. Ditambah, menurunnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu). “Meski dari capaian aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami penurunan, namun tetap dalam kategori “sedang”. Artinya, tidak mempengaruhi secara keseluruhan kehidupan berdemokrasi di Kaltara hingga penilaian IDI 2018, tetap masuk kategori “baik”,” jelas Irianto.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil perkembangan IDI 2018 yang dirilis BPS,  Kaltara berada di urutan ke-4, dengan capaian IDI 81,07. Kita berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berada di urutan pertama dengan nilai IDI 85,08, serta Bali (82,32) dan Nusa Tenggara Timur (82,32) di peringkat ketiga. Berada di bawah Kaltara ada DI Yogyakarta pada posisi kelima, dengan nilai IDI 2018 80,82.

Secara keseluruhan, dari 3 aspek penilaian IDI 2018, ada 5 variabel mengalami kenaikan, 3 lainnya stagnan. “Kalau menurut BPS, ada 3 indikator kenaikan terbesar untuk IDI Kaltara, yakni indikator ancaman oleh masyarakat yang menghambat berkumpul dan berserikat. Ini, artinya untuk berkumpul atau berserikat, masyarakat Kaltara mendapatkan kebebasan tanpa dihalang-halangi. Lalu, indikator demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,” urai Gubernur.

Sementara itu, dalam skala nasional disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sesmenkopolhukam) Letjen TNI Tri Soewandono, IDI dibangun dengan latar belakang politik Indonesia yang berciri khas Indonesia. Hasil IDI Nasional pada 2018, adalah 72,39. Capaian ini masuk dalam kategori kualitas “sedang”. Nilai ini mengindikasikan kondisi demokrasi yang secara kualitatif tidak berbeda dari kondisi tahun sebelumnya, dan secara umum masuk dalam kategori kualitas “sedang”. 

Termasuk pula tren capaian aspek-aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi masuk dalam kategori capaian “sedang”. “Hal ini juga berarti pada iklim demokrasi di Indonesia, baru masuk kedalam fase prosedural. Belum masuk kedalam fase substansial, atau memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengakses berbagai kebutuhan berdemokrasi,” tuturnya.

Berkaca dari hal tersebut, pada aspek kebebasan sipil masuk perlu peningkatan penguatan kebebasan berpendapat, lalu pada aspek hak-hak politik perlu dilakukan peningkatan kualitas partisipasi, dan dari aspek lembaga demokrasi perlu adanya penguatan lembaga perwakilan. 

“Bila melihat tren capaian nasional selama 10 tahun, maka didapatkan gambaran demokrasi yang relatif stabil tanpa kejutan-kejutan besar. Capaian keseluruhan yang merupakan agregasi capaian seluruh provinsi, perlu juga diletakkan dalam konteks capaian setiap provinsi dan rentang capaian provinsi untuk mendapatkan gambaran kondisi demokrasi Indonesia yang sesungguhnya,” tutup Tri.(humas / YL)