Selasa, 01 Oktober 2019

Pemprov Kaltara-MKN Sabah akan Pertegas Pembangunan Perbatasan

RAPAT STAF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf, kemarin (30/9).


KOMANDOKALTARA.COM - TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengagas adanya jalur feri penyeberangan antara Sabah, Malaysia dengan Kaltara melalui Pelabuhan Ferri Juata Laut, Tarakan. Ini disampaikan Gubernur saat memimpin rapat staf dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/9).

Usulan tersebut, menjadi salah satu usulan prioritas yang akan disampaikan Gubernur pada pertemuan dengan Majelis Keselamatan Negara (MKN) Sabah, Malaysia di Kota Tarakan, 3 Oktober nanti. “Dalam pertemuan dengan MKN nanti, pembahasan utamanya adalah tindak lanjut dari pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosekmalindo) beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Namun ada baiknya, pada pertemuan tersebut ditegaskan kembali soal gagasan apa yang akan dilakukan diantara keduanya. 

Seperti pembangunan infrastruktur apa saja yang dapat dikerjasamakan di kawasan perbatasan. Saya mengusulkan untuk dibukanya jalur feri di wilayah perbatasan, khususnya Sabah-Tarakan sehingga dapat memungkinkan arus transportasi kendaraan diantara kedua negara. Ini sedianya dapat pula diusulkan ke Ditjen Hubla Kemenhub untuk memungkinkan direalisasikan,” beber Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga mengusulkan agar pagelaran rutin tahunan, Festival Musik Alam dapat digelar di Pulau Sebatik, Nunukan pada tahun depan. “Tentunya, hal ini akan memberikan keuntungan bagi industri kepariwisataan daerah. Selain dapat memperkenalkan event ini, juga akan menarik penonton dari luar Kaltara, khususnya dari Sabah, Malaysia,” jelas Irianto.

Untuk pembahasan teknis sendiri, Gubernur menegaskan agar diperjelas kembali apa saja pointer kesepakatan pada pertemuan Sosekmalindo sebelumnya. Termasuk hal-hal yang sudah direalisasikan, dan apa yang belum serta apa saja kendala yang dihadapi dalam merealisasikannya. 

“Penting juga untuk disampaikan mengenai tindak pidana di bidang kelautan. Utamanya, soal penyelundupan hasil laut dari Kaltara ke Malaysia, melalui Tawau, Sabah. Dimana, berdasarkan data DKP Kaltara ada sekitar 20 ribu ton hasil laut di Kaltara yang diselundupkan ke Malaysia,” ucap Gubernur.

Hal lain yang dibahas, adalah rencana mutasi. Untuk pelaksanaan mutasi kali ini, disampaikan Gubernur telah mendapatkan persetujuan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). “Waktu pelaksanaannya, dijadwalkan pada 16 Oktober. Mengingat arahan KASN, waktu mutasi dapat digelar pada pertengahan Oktober, atau sekitar 10 hingga 15 Oktober. Ini untuk memungkinkan pejabat penilai kepegawaian juga badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan menggelar pertemuan untuk membahas usulan mutasi tersebut,” ulas Irianto.

Item bahasan selanjutnya, soal penggunaan Dana Insentif Daerah (DID). Gubernur berharap DID dapat dipergunakan sesuai peruntukkannya. “Untuk Pemprov Kaltara sendiri, peruntukkannya sudah jelas. Yakni, dari Rp 49 miliar yang diperoleh, Rp 250 juta untuk ketepatan waktu pelaporan, Rp 20 miliar untuk pelayanan dasar pendidikan (UN Rp 9 miliar dan partisipasi murni Rp 10 miliar), Rp 11 miliar untuk infrastruktur air bersih, Rp 7 miliar untuk inovasi daerah, dan lainnya. Dengan tambahan DID, juga perkiraan PAD 2020 sekitar Rp 700 juta maka diperkirakan APBD 2020 mencapai Rp 2,7 triliun,” tutup Gubernur.(humas / YL)