Kamis, 24 Desember 2020

Andalkan 4K untuk Kendalikan Inflasi

RESPONS KALTARA : Lemansyah, Kasubbid Pengembangan PEKK Bappeda-Litbang Kaltara dan Syamsudin Bahri, Kabag Industri dan Jasa Biro Perekonomian Kaltara menjadi narasumber Respons Kaltara, Rabu (23/12) pagi.

KOMANDOKALTARA.COM - TANJUNG SELOR - Rabu (23/12) pagi, program talkshow garapan Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara, Respons Kaltara mengupas perkembangan inflasi terkini dan prospeknya kedepan. Untuk itu, 2 narasumber dihadirkan yakni Lemansyah, Kasubbid Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman (PEKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, serta Syamsudin Bahri, Kabag Industri dan Jasa Biro Perekonomian Kaltara.

Di Kaltara sendiri, ada 2 daerah yang dihitung perkembangan inflasinya yakni Kota Tarakan dan Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan. Penetapan kedua daerah ini sebagai daerah pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK), lantaran pembangunan perekonomiannya relatif pesat dibandingkan daerah lain di Kaltara.

Dikatakan Syamsudin, secara akumulatif, tingkat inflasi Kaltara terhadap nasional fluktuatif. Seperti pada 2019 (sebelum pandemi), tingkat inflasi Kaltara YoY mencapai 1,47 persen. Sementara inflasi nasional di periode yang sama, mencapai 2,72 persen. “Berbeda dengan 2018, inflasi Kaltara mencapai 5,00 persen, atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 3,13 persen,” ungkapnya.

Untuk inflasi 2020, diperkirakan juga lebih tinggi dari target nasional yang sekitar 3 hingga 4 persen. Untuk Kaltara sendiri, targetnya adalah 4,06 persen. “Hingga November 2020 (YoY), inflasi Kaltara mencapai 1,92 persen atau berada diatas inflasi nasional sebesar 1,59 persen. Namun masih dalam sasaran inflasi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Lemansyah menyebutkan, dalam 5 tahun terakhir, karakteristik inflasi di Kaltara adalah inflasi meningkat yang disebabkan kenaikan permintaan pada momen HBKN dan liburan. Namun, inflasi relatif menurun sesudah HBKN dan liburan.

“Dalam upaya pengendalian inflasi ini, TPID Kaltara berpedoman pada SK Gubernur Kaltara No 188.44/K.252/2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021. Dimana, strateginya adalah menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif atau 4K,” tuturnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada November 2020, Provinsi Kaltara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) terjadi inflasi sebesar 0,09 persen. Sementara itu Kota Tarakan mengalami deflasi sebesar minus 0,05 persen dan Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,68 persen.

”Inflasi di Kaltara ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok kesehatan sebesar 0,44 persen, kelompok transportasi sebesar 0,39 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,35 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,00 persen dan kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen,” ujarnya.

Sedangkan deflasi di Kaltara dipengaruhi oleh penurunan  indeks harga pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar minus 1,34 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,60 persen, kelompok perumahan makanan dan minuman atau restoran sebesar minum 0,07 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar minus 0,01 persen.

“Kalau diperhatikan, ada perubahan faktor pengaruh inflasi pada tahun ini. Yakni, adanya kelompok kesehatan yang cukup dominan. Ini dipicu oleh masih adanya pandemi,” tutupnya.(humas / yn)